Uncategorized

Gubernur Tandingan dan Benih-benih Revolusi Jomblo Jakarta |

Pak Ahok,

Begini lho, Pak Ahok. Saya mengerjakan tulisan ini sebetulnya terpaksa saja, karena saudara Arlian Buana suatu malam meminta saya menulis tentang gubernur tandingan.  Tentu saya tidak segera mengiyakan. Pasalnya saya sedikit ogah-ogahan. Lebih tepatnya gengsi, semenjak saya teguh memegang prinsip “Biar jomblo asal sombong”—yang sebenarnya beda-beda tipis dari mottonya Bung Prabowo “Biar Jomblo asal tidak dibeli asing.”

Tapi akhirnya saya iyakan, tak lain tak bukan karena saya ingin curhat sama Bapak. Iya, persis, terkait seorang nobody bernama Fahrurozi Ishaq—eh, siapa dia?—yang baru dilantik oleh, sebut saja, Ormas Petamburan sebagai gubernur tandingan.

Saya sendiri tidak tertarik membahas si-eh-siapa-namanya itu, wong sekarang bikin apa-apa yang tandingan gampang toh? Bukan cuma anggota parlemen yang gemar bikin DPR dan presiden tandingan. Sekarang, kalau Pak Ahok nggak suka sama musik mainstream di radio, setel saja musik-musik hipster; nggak suka sama media sontoloyo, bikin media yang nggak kalah sontoloyo; nggak suka sama film-film kacrut, bikinlah film-film geblek yang bikin kepala pening, dst dst.

Pokoknya, selama manusia masih ada, di situlah ketidakpuasan meraja; dan selama hadir  ketidakpuasan, segala hal di dunia ini pasti ada tandingannya. Kecuali mantan. Lho lha iyo toh, Pak? Apa iya cuma gara-gara kecewa sama seorang mantan, lantas kita bikin mantan tandingan? Kan nggak. Masa lalu nggak bisa diobrak-abrik sesuai selera.

Sebelum kejauhan ngelantur, curhat saya sederhana saja. Lagi-lagi gubernur tandingan adalah tanda ketidakpuasan—apakah tidak-puasnya bermutu atau tidak, genuine atau bayaran, itu urusan lain. Banyak yang puas sama Bapak, tapi yang tidak puas mungkin juga tidak satu-dua. Wajar, namanya juga politik: tidak bisa memuaskan semua orang. Kali ini yang tidak puas adalah Ormas Petamburan, yang  kepingin Jakarta dipimpin oleh pemimpin yang “lebih islami” dan “lebih pribumi.” Singkat kata, ini soal selera siapa yang “lebih mewakili kami,” entah siapa yang mereka klaim sebagai “kami” itu.

Ini baru satu kelompok saja. Belum yang lain lho, Pak Ahok. Misalnya, bisa saja suatu saat ada gubernur tandingan yang diharapkan mampu mewakili kepentingan jomblo Jakarta. Pasalnya, boleh jadi mereka mulai gerah dengan Bapak yang dianggap kurang responsif terhadap kegelisahan-kegelisahan harian mereka.

Ini bukan ancaman lho, Pak. Ini serius. Suatu hari, bisa jadi jomblo-jomblo itu semakin militan, bikin organisasi, menggelar konvoi, men-sweeping tempat yang ramai dikunjungi muda-mudi berpasangan, menggasak bioskop-bioskop yang memutar film cinta-cintaan, dan banyak lagi aksi yang mungkin lebih pecicilan.

Pak Ahok, saya tidak mengada-ngada. Saya akan ambil contoh kasus yang sangat konkret.

Begini contohnya. Secara historis, kemunculan fundamentalisme Islam salah satunya berasal dari reaksi masyarakat di Timur Tengah atas imperialisme bangsa-bangsa Eropa. Di abad lalu, reaksi tersebut memuncak setelah pendirian Negara Israel di Palestina. Awalnya kemalangan-kemalangan ini dianggap sekadar bencana, kecelakaan, tapi tiba-tiba saja mendorong sebagian mereka jadi anti-Barat, lalu jadi anti semua orang kecuali orang Islam, lalu perkembangan mutakhirnya, beberapa malah memusuhi sesama Muslim kecuali kelompok mereka sendiri. Pada akhirnya, relasi-relasi sosial yang menindas itu melahirkan dendam, namun di sisi lain, membuat si empunya dendam itu merasa unik sendiri, asyik sendiri, tinggi sendiri, suci sendiri dengan aspirasi politiknya yang serba-ingin-menang-sendiri itu.

Bapak yang sedang gerah sama FPI pasti tertarik mendengar cerita ini lebih jauh, kan? Baiknya lain waktu saja kita bicarakan. Saya sendiri lupa-lupa ingat bagaimana persisnya. Intinya, baru ditinggal sebentar, mereka sudah minta khilafah. Pusing saya.

Kalau kita kembali ke perkara jomblo tadi, maka kedudukan sosial jomblo yang lazimnya dianggap cobaan—kalau bukan musibah—sangat mungkin berakhir sama seperti fundamentalis-fundamentalis keparat itu. Awalnya bencana, kemudian malah jadi counter-culture, bahkan aspirasi politik, lantas disembah sebagai sesuatu yang terkecuali, alamiah, asali, istimewa, unik, nyentrik, menerbitkan perasaan paling berbeda dan paling tinggi dari yang mahluk lainnya.

Nah, sekarang Bapak bayangkan seandainya politik identitas kaum jomblo ini sepecicilan Ormas Petamburan itu, seandainya kaum jomblo ini memusuhi siapapun yang gandengan tangan di ruang publik, seandainya mereka jadi sangat sensitif saat mendengar rayuan-rayuan gombal, dan seandainya mereka akhirnya saling bermusuhan karena segelintir jomblo lainnya dianggap sell-out ketika berusaha keluar dari jamaah (baca: jadian).

Kalau saya sih, meskipun sombong, tapi masih terhitung jomblo moderat lah, Pak. Jadi Bapak tenang saja.

Tapi tolong diingat, Pak. Angka populasi jomblo di Jakarta makin meningkat: 885 ribu orang! Itu artinya, dari penduduk Jakarta tahun 2014 yang jumlahnya 5,06 juta jiwa, 17 persennya adalah jomblo! Hitung-hitungan gobloknya, bayangkan kalau jumlah 17 persen bisa berlipat ganda sampai-sampai  sakses menyikat 17 persen suara di parlemen. Tinggal tunggu 3 persen lagi, mereka bisa mengajukan calon gubernur dan wagub tanpa harus koalisi dengan partai-partai reaksioner anti-jomblo itu! Bahkan tanpa kendaraan resmi pun, mereka ini sebetulnya sudah potensial sebagai kekuatan politik tersendiri. Dahsyat bukan?

Mungkin Bapak akan bertanya situasi macam apa yang memungkinkan radikalisasi orang-orang yang menyedihkan ini? Buanyak sekali, Pak. Tapi jawaban singkatnya: kota yang Anda pimpin ini sungguh tidak jomblo-friendly.

Dari tahun ke tahun, kami-kami ini—baiklah, SAYA—selalu memperbaharui status jomblo bukannya tanpa sebab. Tentu ada latar belakang psikologis yang tidak mengenakkan—atau mungkin juga masalah prioritas. Tapi saya percaya, faktor struktural juga berperan penting menentukan bagaimana seseorang menjadi jomblo dan bisa terbebas dari kejombloannya.

Hal ini saya sadari khususnya setelah setahun tinggal di Jakarta. Tentu saya tidak perlu cerita lagi betapa  bobroknya kota yang sama-sama kita huni ini, Pak Ahok. Jakarta sangat destruktif hingga ke taraf eksistensial. Ya, misalnya seperti yang terjadi pada saya. Cuma di kota ini saja saya betul-betul kesepian. Mau kemana-mana bawaannya malas. Kalaupun kemana-mana, rasanya jauh sekali. Toh sekali ketemu orang, pasti yang itu-itu saja.

Betul, Pak, ini masalah ruang dan mobilitas dalam ruang. Lokasi dan transportasi. Klise, tapi  kemudahan mengakses kedua hal itu menentukan seberapa banyak kita bisa ketemu orang baru (lalu pelan-pelan meninggalkan masa lalu).

Pak Ahok, “macet dan jauh” itu bukan hanya penyakit Bekasi saja. “Macet dan jauh” adalah masalah bersama bagi siapapun yang tinggal di Jakarta, apalagi untuk jomblo kere macam saya ini—sudah kere, jomblo pula (untung masih bisa sombong!). Anggap saja, saya tinggal di Klender, sementara pacar saya (nggak usah protes, andaikan saja ada!) di daerah Senen yang jaraknya cuma 15 kilometer tapi rasanya sudah seperti LDR. Masya Allah…

Dalam kondisi seperti itu, kecuali ketika weekend, siapa sih yang nggak malas bersosialisasi di luar rumah? Di hari-hari kerja, waktu saya pun habis di jalan. Pun bagi yang punya pasangan, kondisi ini saja sudah menyulitkan dan rentan merusak hubungan. Bagaimana dengan orang yang picky seperti saya, yang tidak mau bermain judi mencari jodoh? Pasti jauh lebih durjana lagi nasibnya.

Belum lagi masalah ruang privat. Ingat, Pak, Jakarta itu terhitung salah satu kota termahal di dunia. Mau mojok saja susahnya minta ampun. Indekos yang sedikit wah, harus pula ditebus dengan harga wah—ada sih yang murah, tapi induk semangnya juga rese. Apalagi kontrakan atau apartemen kecil yang selangit harganya. Mau ke hotel, selain mahal, bisa menjurus ke perbuatan syaitan—padahal cuma ingin ngobrol-ngobrol sambil klitik-klitikan saja. Itu belum resiko digrebek.

Lagi-lagi, dalam hal privasi pun Jakarta adalah klise: mungkin hanya kalangan superkaya bermobil dua pintu yang bisa membeli ruang privat dengan begitu mudahnya.

Saya bandingkan dengan keadaan waktu saya masih di Jogja—meskipun belakangan Jogja menjurus brengsek seperti Jakarta sih. Tapi di Jogja, kemana-mana dekat, macet masih bisa ditolerir, banyak tempat kongkow-kongkow yang terjangkau harganya. Yang lebih canggih lagi, kami di Jogja menganut prinsip: “nggak masalah di mana tempatnya, yang penting sama siapa.”  Artinya, ketika di Jakarta hanya orang kaya yang mampu mengakses privasi dengan membeli ruang, di jogja semua orang bisa!

Jadi, Pak, jomblo itu bukannya sindrom kelas menengah yang punya banyak waktu luang sampai-sampai bikin fanpage medioker macam Dewan Kesepian Jakarta. Ini masalah yang sangat riil dan struktural, terkait ruang-ruang kota, akses, dan banyak lagi. Dampak kenaikan harga BBM di kota ini adalah yang kaya tetap kaya, yang menengah merosot daya belinya, sementara yang miskin makin tercekik—apa-apa makin tidak terbeli. Tapi di kota ini pula, jauh sebelum subsidi BBM terus-terusan didamprat dari anggaran negara, orang-orang yang berpasangan semakin mudah putus/bercerai, sementara yang single makin blangsak hidupnya, makin nelangsa, makin rungsing!

Kami tidak akan bertindak sejauh menuntut amandemen konstitusi supaya “jomblo dipelihara oleh negara.” Tapi tolonglah perhatikan arah kebijakan Bapak agar juga berpihak pada kami-kami ini.  Tapi juga bukan dengan cara seperti Ridwan Kamil yang membuat Taman Jomblo yang jelas-jelas sangat melecehkan! Seolah-olah kami ini endangered species, padahal data menunjukkan sebaliknya! Lagipula, sejak kapan perasaan kami harus direprentasikan dalam bentuk taman, yang tetap saja dijajah oleh pasangan-pasangan alay tiap sabtu malam? Kami tidak butuh pengakuan palsu macam itu, kami butuh complete equality!

Bayangkan, Pak Ahok, sepuluh tahun saya tinggal di Jogja, kurang lebih lima kali hati saya diinjak-injak perempuan. Rasanya sungguh tidak enak sampai akhirnya saya sadar bahwa setahun tinggal di Jakarta, saya cuma diinjak-injak jam kerja! Ini sungguh di luar batas-batas kemanusiaan! Kami berhak dong hidup dalam kondisi di mana kami bisa memilih siapa yang layak menginjak-injak perasaan kami yang halus ini dan seperti apa enaknya kami diinjak.

Untuk itu, kami butuh kerjasama Bapak. Demi kota yang lebih progresif dan manusiawi, Bapak bisa jadikan kami “mitra strategis”, sebagaimana dulu Pak Gamawan Fauzi dengan bangga menggandeng Ormas Petamburan sebagai “mitra pemerintah” demi NKRI Bersyariah.

Seandainya Bapak dikalahkan Ormas Petamburan yang brengsek itu, mungkin banyak orang akan mengenang Bapak dengan perasaan khidmat di kemudian hari, seperti kita kini mengenang Gus Dur.

Tapi kalau Bapak dilengserkan oleh sekumpulan jomblo radikal, mau ditaruh dimana muka Bapak?





Penulis
Windu Jusuf

Sumber: [link url=’http://www.mojok.co/2014/12/gubernur-tandingan-dan-benih-benih-revolusi-jomblo-jakarta/’][/link]

Tinggalkan Balasan